uu ri no 34 tahun 2004. Sekretariat Daerah. uu ri no 34 tahun 2004

NO. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. 34. 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Author: Indonesia, Publisher:Jakarta : Sinar Grafika, 2005, Subject:Tentara. Berita terkait. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 (UU/2004/31) (2004) tentang Perikanan. Wilayah . Pasal 33 (1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan. Ordonansi Obat Keras (Staatsblad Nomor 419 Tahun 1949); 2. UU ini berisi mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung. Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. . 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah, sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (2) yang intinya menyatakan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer sebaliknya tunduk kepada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran pidana umum. ABSTRAK PERATURAN. 4655 LL SETNEG : 54 HLM. Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan T. bahwa tujuan nasional Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupanTENTARA NASIONAL INDONESIA. 1. 2000. NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN. go. Bagikan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. ABSTRAK: CATATAN: Undang. NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. 1 Tahun 2008 112 Moh Khasan dan diaturnya wakaf tunai dalam perundangan-undangan Indonesia melalui UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 34 Tahun 1964 Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 23 Tahun 2004 tentang pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang No. Undang-undang (UU) tentang Pembentukan. BAB II PRINSIP KEBIJAKAN. 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 memandang wakaf sebagai. Operasi militer untuk perang. “Perlindungan Konsumen dalam Praktik Perdaganganuuo 32 th 2004. Fax: +62 21 - 2270 - 8909 [email protected]NOMOR 31 TAHUN 2004. UU ini mengatur mengenai perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam UU Nomor 16 Tahun 2004. E. Save Save UU RI No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ; UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Uji Materiil Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan MPR-RI Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara. . CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. . Undang-undang (UU) No. , MH, Msi. U Badan/PENGARANG. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. Undang-Undang Republik Indonesia No. Unduh dokumen resmi tentang perubahan UU No. NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PUTUSAN Nomor 25/PUU-VII/2010. Dalam Undang-undang ini mengamanatkan bahwa Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Memaparkan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel. BAHASA. TB Simatupang No. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan. NO. 3 Tahun 2002 tentang Hanneg d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun. Tentara Nasional Indonesia. 34 Th. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN. UU RI No. 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris. 5603, LL SETNEG: 38 HLM. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5. Hubungi kami melalui Facebook fb. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2004. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 23 dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Mengingat : 1. Kejaksaan Republik Indonesia - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004 oleh Sekretaris Negara RI Bambang Kesowo, mulai berlaku dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. 00 Avg rating — 0 VotesKomisi Yudisial - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Undang-undang (UU) No. 2004/ No. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. lambatnya akhir tahun 2004. Judul. Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi. UU No. 1. 44 Tahun 1999; Kepmendagri No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), diatur lebih. 2004/ No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. UU No. Download Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Operasi militer untuk perang. TIPE DOKUMEN. 30, LN. 34. perlindungan-saksi-korban. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). UNDANG. Perikemanusiaan; b. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI -. E. KETENTUAN PERALIHAN 9. setneg. Sejarah. NO. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Fax: +62 21 - 2270 - 8909 [email. 4048 LL SETNEG : 15 HLM. Download : Kepres Objek Vital. U. Hal itu, dalam kacamata koalisi melanggar semangat agenda reformasi sesuai Pasal 3 ayat (4) TAP MPR No. Tipe Dokumen. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. PEE. Undang-undang (UU) tentang Jalan. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Fax: +62 21 - 2270 - 8909 [email protected] [email protected] Pro. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2015 117Usulan perluasan posisi bagi tentara aktif di jabatan-jabatan sipil dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), disebut aktivis, berpotensi. 2004/ NO. Pengelolaan keuangan haji berazazkan: 1. perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 102 tahun 1952. Sembunyikan. 12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Prioritas . Anotasi peraturan perundang- undangan Republik Indonesia tahun 1945 - 2002 / disusun oleh. Undang-Undang No. 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (STBL. E. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sepanjang anak kalimat "Pasal 159" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara/Daerah. E. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 05 Tahun 2020. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan. 127, 2004 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Diubah Oleh : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. E. UU. 41 tahun 2004 tentang wakaf memiliki arti penting dalam upaya meningkatkan kualitas. bahwa tujuan nasional Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 4357, LL SETNEG : 16 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank IndonesiaDHendianto-BiroHukum BPK-RI/5/26/2008 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan h. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 a. Korindagbang; Komisi IV; Status. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. DAFTAR ANOTASI Halaman 1. 2009. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. UU NO. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI PDF. BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL 3. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); ANOTASI 2018 3 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244); 4. UU No. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); 6. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. id : 46 hlm. Mencabut: UU No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. dimaksud pada huruf a telah diatur dalam Bab VIII UUD 1945; c. Tahun 1945. -. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran. Kembali ke tampilan lama. 2004/ No. Pemerintah. 34, LN. 34 Tahun 1999 Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta DETAIL PERATURAN Abstrak. Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420); 5. NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN. 4389, LL SETNEG : 13 HLM. 18, LN. 242, TLN NO. KETENTUAN PENUTUP. kitab suci atau simbol keagamaan. 4436, LL SETNEG : 26 HLM. t e n t a n g. Sekretariat Negara. me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid. U. TB Simatupang No. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik. UU Nomor Tentang LN TLN Keterangan 1 Tahun 2022: Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 2 Tahun 2022: Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 3 Tahun 2022: Ibu Kota Negara 41 6766 4 Tahun 2022: Provinsi Sulawesi Selatan 5 Tahun 2022:. 34 Th. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 3. ABSTRAK PERATURAN. 3 Tahun 2002, Pasal 6 UU No. RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Uji Materiil Pasal 171 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 82 UU 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.